HILANGNYA PENGAKUAN ATAS HAK MASYARAKAT PRIBUMI
(INDIGENOUS PEOPLE)
Oleh Roberto Antoni Banundi, M.Pd
I. PENGANTAR
Menurut para ahli bahwa pada suatu ketika akan terjadi suatu pergeseran terhadap masyarakat pribumi yang mendiami suatu daerah tertentu, seperti yang dikemukakan oleh beberapa pendapat adalah sebagai berikut :
Menurut Maori Pendidik Thuwai Linda Smit ,
Selama akhir abad kedua puluh masyarakat adat jangka berkembang menjadi istilah politik yang mengacu pada kelompok-kelompok etnis dengan hubungan historis untuk kelompok-kelompok yang ada di wilayah yang sebelum kolonisasi atau pembentukan negara-bangsa . Ini biasanya kelompok etnis yang berbeda yang telah diawetkan derajat pemisahan budaya dan politik dari budaya mainstream dan sistem politik yang telah berkembang untuk mengelilingi atau mendominasi mereka secara ekonomi, politik, budaya, atau secara geografis. "... 'Masyarakat adat' adalah istilah yang internationalizes pengalaman, masalah dan perjuangan dari beberapa dunia dijajah bangsa," tulis Maori pendidik Thuwai Linda Smith. "Final 's' dalam 'masyarakat adat' [adalah] suatu cara untuk mengakui bahwa ada perbedaan nyata antara masyarakat adat yang berbeda."
Menurut Ati perempuan, Filipina , 2007. Para Negritos adalah penghuni awal Asia Tenggara.
Para sifat adat memiliki arti umum "dari" atau "asal asli". Oleh karena itu, dalam arti kata sifat murni yang diberikan setiap orang, kelompok etnis atau komunitas dapat digambarkan sebagai masyarakat adat dalam referensi untuk beberapa wilayah tertentu atau lokasi.
Kunci pemahaman kontemporer "indigenousness" adalah peran politik yang dimainkan kelompok budaya, untuk semua kriteria lain biasanya diambil untuk menunjukkan kelompok-kelompok adat (wilayah, ras, sejarah, gaya hidup subsisten, dll) bisa, untuk sebagian besar atau lebih kecil, juga diterapkan pada budaya mayoritas. Oleh karena itu, perbedaan diterapkan untuk kelompok masyarakat adat dapat dirumuskan sebagai "kelompok politik yang kurang mampu, yang berbagi serupa ... identitas yang berbeda kepada bangsa dalam kekuasaan", dan yang berbagi hak teritorial daerah tertentu diatur oleh kekuatan kolonial. Namun, masyarakat adat istilah spesifik memiliki interpretasi yang lebih ketat ketika digunakan dalam arti, lebih formal legalistik, dan akademik, terkait dengan hak-hak kolektif populasi manusia. Dalam konteks ini, istilah ini digunakan untuk menunjukkan orang-orang tertentu dan kelompok di seluruh dunia yang, selain juga sebagai asli atau berhubungan dengan beberapa wilayah tertentu, memenuhi kriteria tertentu lainnya (seperti memiliki ribuan mencapai dataran sosial dan teknologi tahun lalu).
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai ruang lingkup sumber daya alam yaitu meliputi meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal ini juga mengatur tentang ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikenal dengan ideologi hak menguasai negara atas sumber daya alam. Hak menguasai negara tersebut bukan berarti hak untuk memiliki, tetapi suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang hukum publik kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia, dimana wewenang tersebut harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ideologi hak menguasai negara ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Menurut I Nyoman Nurjaya, ketentuan bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut seharusnya bermakna kerakyatan dan patut ditafsirkan memberi hak kepada rakyat untuk menikmati sumber daya alam, agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, sehingga jika ada usaha pemerintah untuk menjadikan sumber daya alam sebagai sumber devisa dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, maka kesejahteraan untuk rakyat tidak boleh dikesampingkan begitu saja apalagi jika kemudian rakyat diusir dari sumber daya alamnya dengan dalih legitimasi hukum yang diberikan kepada pemegang ijin HPH atau kuasa pertambangan yang dianggap memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut.
Salah satu asas yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional adalah asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan atau golongan. Ini berarti bahwa kepentingan suatu masyarakat hukum, termasuk masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas, dan pelaksanaan hak masyarakat adat harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Adanya tuntutan untuk memprioritaskan kepentingan nasional serta inkonsistensi peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam seringkali menyebabkan masyarakat adat menjadi pihak yang paling sering dirugikan.
II. KAJIAN PUSTAKA
Masyarakat adat telah dilambangkan primitif, biadab, atau tidak beradab Istilah-istilah umum selama ketinggian ekspansi kolonial Eropa,. Tapi masih terus di zaman modern. Selama abad ke-17, masyarakat adat yang umumnya diberi label "tidak beradab". Sementara ada membengkak dalam membawa kembali elemen kreatif dari zaman klasik dalam kesenian, ada juga sisi tidak begitu kreatif muntah xenophobia ide dari periode itu. Beberapa filsuf seperti Thomas Hobbes dianggap masyarakat adat untuk menjadi sekedar 'liar', sementara yang lain konon telah mempertimbangkan mereka untuk menjadi " orang liar mulia ". Mereka yang dekat dengan pandangan Hobbesian yang cenderung percaya diri mereka memiliki tugas untuk membudayakan dan memodernisasi pribumi. Meskipun para antropolog, terutama dari Eropa, yang digunakan untuk menerapkan istilah tersebut untuk semua budaya suku, telah jatuh ke ketidak sayangan sebagai merendahkan dan, menurut antropolog, tidak akurat (lihat suku , evolusi budaya ). Survival International menjalankan kampanye untuk membasmi penggambaran media masyarakat adat sebagai 'primitif' atau 'orang biadab'. Teman Masyarakat Dekat dengan Alam tidak hanya menganggap bahwa budaya adat harus dihormati sebagai tidak rendah, tetapi juga melihat cara hidup mereka sebagai pelajaran dari keberlanjutan dan bagian dari perjuangan dalam dunia "rusak" Barat, dari mana ancaman datang.
Setelah Perang Dunia I, bagaimanapun, banyak orang Eropa datang untuk meragukan nilai peradaban. Pada saat yang sama, gerakan anti-kolonial, dan pendukung masyarakat adat, berpendapat bahwa kata-kata seperti " beradab "dan" biadab "adalah produk dan alat kolonialisme , dan berpendapat bahwa kolonialisme itu sendiri adalah kejam merusak.
Pada pertengahan abad ke-20, sikap Eropa mulai bergeser ke pandangan bahwa masyarakat hukum adat harus memiliki hak untuk memutuskan sendiri apa yang harus terjadi pada budaya kuno mereka dan tanah leluhur mereka.
Masyarakat adat semakin dihadapkan dengan ancaman terhadap kedaulatan mereka, lingkungan, dan akses ke sumber daya alam. Contoh ini dapat menjadi deforestasi hutan hujan tropis di mana gaya hidup subsisten banyak suku asli yang terancam. Kebijakan kolonial asimilatif dalam isu-isu yang sedang berlangsung mengakibatkan terkait dengan perlindungan anak aborigin .
Berbagai sudut pandang yang berbeda dan sikap timbul dari pengalaman dan sejarah kontak antara Penduduk Asli dan "non-pribumi" masyarakat. Konteks budaya, regional dan sejarah di mana sudut pandang ini telah berkembang sangat kompleks, dan sudut pandang secara bersamaan ada banyak bersaing dalam masyarakat tertentu, meskipun diumumkan dengan kekuatan yang lebih besar atau lebih kecil tergantung pada luasnya lintas-budaya dan perubahan sosial paparan internal.
Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia jatuh pada tanggal 9 Agustus karena ini adalah tanggal pertemuan pertama pada tahun 1982 Kelompok PBB Kerja Masyarakat Adat dari subkomisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas dari Komisi Hak Asasi Manusia.
Majelis Umum PBB memutuskan pada tanggal 23 Desember 1994, bahwa Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia harus diamati pada 9 Agustus setiap tahun selama Dekade Internasional Masyarakat Adat Sedunia (resolusi 49/214). Kemudian 20 Desember 2004 majelis memutuskan untuk melanjutkan mengamati Hari Internasional Masyarakat Adat setiap tahun selama Dekade Internasional Kedua Masyarakat Adat Sedunia (2005-2014) (resolusi 59/174).
III. PEMBAHASAN
A. Masyarakat Adat
Masyarakat Adat adalah porsi yang signifikan dan penting kemanusiaan. Warisan mereka, cara hidup mereka, penatalayanan mereka planet ini, dan wawasan kosmologis mereka adalah rumah harta karun yang sangat berharga bagi kita semua.
Kata adat memiliki banyak arti. Di setiap wilayah di dunia, banyak kelompok budaya yang berbeda hidup bersama dan berinteraksi, namun tidak semua kelompok-kelompok ini dianggap adat atau melekat pada daerah tertentu geografis mereka. Bahkan, hanya dalam menghadapi rasa kolektif atau bersama identitas bahwa istilah masyarakat adat telah diakui secara internasional.
Masyarakat Adat hidup di setiap wilayah di dunia. Mereka hidup di iklim Arktik mulai dari dingin ke panas Amazon, dan sering mengklaim hubungan yang mendalam atas tanah mereka dan lingkungan alam. Bagi banyak masyarakat adat, alam merupakan sumber makanan yang terhormat, spiritualitas kesehatan, dan identitas. Tanah adalah baik sumber daya penting yang menopang kehidupan dan penyebab utama dari perjuangan dan bahkan kematian.
Setiap budaya asli berbeda dan unik. Sementara banyak orang dapat mengekspresikan pandangan dunia yang sama dan identitas adat umum, kebudayaan mereka tetap didasarkan pada sejarah yang berb eda, lingkungan, dan roh kreatif.
Para Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan martabat yang melekat, kesetaraan, dan hak-hak mutlak dari semua anggota keluarga manusia. Hak-hak semua anggota populasi pribumi diikutsertakan dalam deklarasi ini. Namun, Masyarakat Adat juga memiliki hak sebagai kelompok budaya yang berbeda atau bangsa.
B. Hak – Hak Masyarakat Adat
Salah satu ironi dari perkembangan peradaban manusia adalah pembangunan dan mordenisasi dimaksutkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, termasuk masyarakat adat, tetapi lebih sering masyarakat adat jadi korban dari pembangunan dan mordenisasi tersebut.
Hal ini terjadi karena, Pertama; ideologi developmentalisme tidak memasukan lingkungan hidup dan pelestarian kekayaan sosial budaya sebagai bagian integral dari seluruh program pembangunan. Dalam ideologi ini tradisionalisme adalah lawan dari mordenisasi sehingga semua yang tradisional, termasuk kekayaan budaya dan kearifan tradisional harus ditinggalkan. Kedua; Arogansi dan kesalahan persepsi masyarakat modern yang menganggap masyarakat adat sebagai perusak lingkungan hidup yang harus disingkirkan atau direlokasikan demi menyelamatkan lingkungan hidup. Padahal, justru masyarakat adalah penjaga lingkungan hidup dari serangan dan pengrusakan dari masyarakat luar, masyarakat pendatang. Ketiga; Alam hanya dilihat dari segi ekonomisnya saja, sehingga dilepaskan dari seluruh nilai social, budaya, spiritual dan moral yang terkait dengan kehidupan masyarakat adat disekitarnya. Mengekploitasi kekayaan alam demi tujuan pembangunan ekonomi lalu dilihat secara lepas seakan tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan terhadap lingkungan.
Dalam buku Cultural and spiritual Values of Biodiversity bisa ditemukan banyak sekali pertanyaan atau deklarasi mengenai hak-hak masyarakat adat. Hal yang paling menonjol adalah, tuntutan tentang perlindungan atas hak-hak masyarakat adat yang merupakan sebuah kecenderungan global yang perlu disambut gembira. Yang masih kurang adalah lemahnya dasar hukum dan perlindungan politik dalam negeri terhadap hak-hak masyarakat adat. Di tengah maraknya deklarasi-deklarasi tersebut, ada kecenderungan globalisasi untuk melupakan eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya. Sementara itu ditengah pembangunan ekonomi nasional, yang terutama bertumpu pada sumberdata alam, deklarasi-deklarasi yang sudah dilaksanakan dilupakan begitu saja dan tidak ada implementasi dalam bentuk perlindungan hokum nasional yang signifikan.
Dalam kasus Indonesia, misalnya, belum ada cukup langkah politik yang signifikan untuk melindungi secara hukum hak-hak masyarakat adat di indonesia.Padahal, masyarakat adat merupakan mayorias terbesar penduduk Indonesia. Dengan kata lain, terjemahan komitmen politik dan moral pada tingkat global ke tingkat nasional masih belum memuaskan. Bahkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Darrel Addison Posey, “ Banyak negara bahkan tidak mengakui hak-hak dasar suku-suku asli untuk hidup apalagi menjamin bagi mereka hak untuk menentukan nasib sendiri, hak milik atas tanah, atau hak untuk menguasai Sumber Daya Tradisionalnya.
Masalah serius disini adalah masyarakat dan negara modern menggunakan hukum positif untuk menilai keberadaan masyarakat adat dengan seluruh kekayaan dan kearifan tradisionalnya. Ketika masyarakat adat dinilai dalam persfektif hukum positif masyarakat dan negara modern, seluruh hak dan kekayaan yang dimiliki masyarakat adat tidak akan pernah diakui, karena hak-hak masyarakat adat itu tidak ada dalam hukum positif. Sebagai contoh; tidak ada dasar hukum positif bagi kepemilikan tanah dan teritori masyarakat adat.
Bahkan tanah dan seluruh kekayaan alam termasuk keaneka ragaman hayati disekitar dan dimilki secara turun – temurun oleh masyarakat adat tidak diakui secara legal karena tidak diatur dalam hukum positif. Tanah dan seluruh kakayaan tersebut disebut liar termasuk keanekaragaman hayati. Karena dianggap liar, yang berarti bebas dan menjadi milik publik, siapa saja boleh menjarahnya, termasuk masyarakat, negara, dan orang –orang dari luar. Dengan pendekatan legal positif ini, segala penjarahan dan pencurian kekayaan masyarakat adat dianggap sah dan dibenarkan, karena tidak ada dasar hukum yang melarangnya, apalagi kekayan itu dianggap liar.
Untuk melindungi masyarakat adat beserta seluruh kakayan tradisi budayanya, termasuk kearifan tradisionalnya, da dalam rangka itu melindungi keaneka ragaman hayati, serta beberapa hak masyarakat adat berikut ini perlu diakui, dijamin dan dilindungi. Pertama; hak untuk menentukan diri sendiri. Ini merupakan hak moral dan legal yang melekat pada eksistensi manusia sebagai manusia. Oleh karena itu, sebagaimana berlaku bagi semua negara bangsa di dunia, hak untuk menentukan diri sendiri harus pula diakui, dijamin dan dilindungi bagi masyarakat adat. Tentu saja ini tidak berarti masyarakat adat akan membentuk negara bangsanya sendiri. Yang menjadi sasaran utama dari hak ini adalah masyarakat adat mempunyai posisi legal dan moral yang setara dengan kelompok masyarakat lain untuk didengar dan dilibatkan dalam semua proses, baik proses pengambilan kebijakan, termasuk perumusan perundang – undangan yang secara langsung atau tidak langsung menyangkut kepentingan mereka. Demikian pula harus ada mekanisme nyata untuk memungkinkan mereka mendapatkan informasi yang lengkap, akurat dan jujur tentang setiap kebijakan publik yang berdampak positif atau negatif pada kepentingan mereka.
PBB sendiri dalam rancangan deklarasi Hak Suku-suku Asli telah mengakui hak tersebut. Bahkan secara lebih sistematis. Rancangan yang terdiri dari sembilan bagian itu, menegaskan secara cukup rinci sekitar tujuh hak masyarakat adat, baik secara individual maupun kelompok, yang merupakan standar minimal bagi kelangsungan hidup serta penghargaan terhadap martabat masyarakat adat. Ketujuh hak itu meliputi;
a) Hak atas semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional
b) Hak atas identitas budayanya yang khas, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan, perlakuan tidak adil, pemusnahan etnis, hak atas keamanan dan ketenangan hidup dalam identitas budayanya.
c) Hak untuk menjalankan dan menghayati tradisi budaya dengan segala nilai spiritual, religious dan moral.
d) Hak untuk mendapatkan pendidikan, bahkan untuk mengembangkan pendidikan khusus sesuai dengan tradisi dan dengan bahasa mereka sendiri .
e) Hak untuk ikut berpartisipasi dalam semua proses pengambilan keputusan, khususnya berkaitan dengan pembangunan.
f) Hak atas tanah dan teritori.
g) hak untuk mempertahankan hubungan khusus dengan tanah leluhurnya.
IV. SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Masyarakat adat memelihara hubungan sejarah dan hubungan kerohanian dengan sumber daya alamnya di wilayah di mana masyarakat adat tersebut hidup. Jika sumber daya alam terusik, apalagi terasingkan oleh negara/pemerintah atau pihak ketiga, maka yang akan terancam bukan hanya kehidupan ekonomi dari masyarakat adat tersebut saja, tetapi juga keseluruhan eksistensi masyarakat adat itu sendiri. Hak untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas kesehatan, dan berbagai hak asasi manusia lainnya akan ikut dilanggar ketika masyarakat adat secara tidak adil dipisahkan dari sumber daya alamnya yang secara turun temurun telah menjadi sumber penghidupan.
Hak-hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dimana hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban yang lain. Hak yang mendasar itu melekat kuat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapa pun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Berarti, di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa mengerti, memahami, dan bertanggungjawab untuk memeliharanya.
Secara filosofis, hak untuk mengelola sumber daya alam sebagai hak masyarakat adat dan adanya kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut, dilihat pada situasi bahwa tidak setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati haknya itu adalah merupakan isu keadilan. Keadilan menuntut agar ketidakadilan ditiadakan, agar setiap orang diperlakukan menurut hak-haknya, dan agar tidak ada perbedaan yang sewenang-wenang dalam memperlakukan anggota-anggota masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang setidak-tidaknya dapat meminimalisir sekecil mungkin bahaya dari adanya ketidakadilan. Menurut Rawls, keadilan harus mampu memberikan kesempatan yang fair serta hak yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Teori Rawls sejalan dengan Sila V Pancasila yang menyatakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Semangat inilah yang harus menjiwai pengakuan dan pemenuhan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk untuk melindungi dari hal-hal yang mengancam kebebasan untuk melaksanakan hak tersebut.
B. SARAN
Prinsip umum yang tersembunyi dalam berbagai penerapan konsep keadilan adalah bahwa para individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Akan tetapi, keadilan bukan hanya masalah persamaan perlakuan, atau dengan kata lain, keadilan tidak hanya menyangkut dengan masalah diskriminasi, tapi jauh lebih luas lagi dari itu, misalnya keadilan berhubungan juga dengan masalah pengakuan atas hak-hak dasar manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, perlindungan terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam bukan berarti negara harus mempersamakan perlakuan antara masyarakat adat dengan para pengusaha swasta ataupun negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun sesuai dengan prinsip non-diskriminasi, tanpa terkecuali negara harus menjamin pemenuhan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Negara harus memberikan porsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat saat ini dan juga memperhitungkan untuk di masa yang akan datang demi keberlangsungan eksistensi mereka dan keturunannya. Negara harus menyediakan sarana atau mekanisme yang memberi akses kepada rakyat untuk menuntut apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi. Memang bukan sesuatu yang mudah untuk menjembati antara dua kepentingam, yaitu kepentingan negara dan kepentingan masyarakat adat. Namun pemerintah harus tetap menjalankan kewajibannya secara bijak dan adil sehingga dapat terwujud kesejahteraan tidak hanya bagi segelintir orang saja.
DAFTAR PUSTAKA
Frans Magnis Suseno, Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 145
I Nyoman Nurjaya, Politik Hukum Pengusahaan Hutan di Indonesia, Jakarta, ICEL, 1993, hal. 37-38
John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Harvard University Press, 1971.
Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta, Rajagrafindo, 2008, hal. xxx
Urip Santoso, Hukum Agraria&Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana, 2005, hal 60
Rafael Edy Bosko, Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jakarta, Elsam, 2006, hal. 71-82
Sebagian sumber diambil dari internet.
